POLICY PAPER PERAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN ......................

POLICY PAPER

PERAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN ......................

$Description: C:\Users\Narendra\Desktop\lambang ut.png$

Oleh

…………………………….

NIM : ………………….

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

2025

I. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat (Kristian, 2023). Berkaitan dengan sektor perikanan daerah, kebutuhan akan kebijakan yang adaptif, tepat sasaran dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan seperti degradasi ekosistem perairan, keterbatasan akses pasar bagi nelayan lokal, dan ketidakseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan (Widodo, 2021). Di Kabupaten ...................... Barat sektor perikanan memiliki peran strategis mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal, namun belum sepenuhnya memperoleh intervensi kebijakan yang berbasis analisis mendalam.

Analisis kebijakan publik menurut Hill dan Varone (2021), merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi masalah, perumusan alternatif, prediksi dampak, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi tindakan. Analisis ini menjadi landasan rasional pengambilan keputusan dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi oleh Howlett dan Ramesh (2020) menekankan bahwa tanpa analisis yang memadai, kebijakan cenderung bersifat reaktif dan rentan terhadap kepentingan sesaat.

Dinas Perikanan sebagai bagian dari struktur administrasi publik memiliki kewenangan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan sektoral. Penyusunan kebijakan kurang didukung oleh proses analisis menyeluruh atas alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia (Nugroho, 2021). Beberapa program perikanan seperti bantuan sarana budidaya, pengembangan balai benih ikan, serta pelatihan teknis untuk nelayan telah dijalankan, namun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal.

Kebijakan seperti Program Budidaya Ikan Air Tawar di beberapa kecamatan kurang berhasil karena tidak didukung pemetaan kebutuhan riil dan prediksi dampak sosial-ekonomi jangka panjang (Dwijayanti, 2021). Hal ini menegaskan pentingnya analisis kebijakan sebagai alat administratif untuk menghubungkan persoalan aktual, potensi lokal, dan pengambilan keputusan yang efektif dengan tujuan mengidentifikasi masalah substantif dan menawarkan alternatif serta rekomendasi kebijakan sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat.

Penting untuk mengkaji kembali bagaimana analisis kebijakan publik dapat berperan sebagai instrumen penting dalam sistem administrasi publik, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat, sebagai langkah strategis menyajikan alternatif kebijakan dan rekomendasi strategis berbasis pendekatan ilmiah.

II. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah Kebijakan

Sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat memiliki potensi besar sebagai salah satu penopang perekonomian lokal. Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Perikanan seringkali belum mampu menjawab secara menyeluruh tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya produktivitas budidaya, kurangnya akses pasar, lemahnya kapasitas kelembagaan nelayan, dan minimnya adopsi teknologi tepat guna. Permasalahan di atas mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata di lapangan dengan pendekatan kebijakan yang telah diterapkan. Penyebab utamanya adalah belum optimalnya penggunaan analisis kebijakan publik sebagai dasar penyusunan alternatif dan perumusan rekomendasi kebijakan.

2. Rumusan masalah kebijakan

Bagaimana peran analisis kebijakan publik sebagai instrumen dalam proses administrasi publik dapat memperkuat efektivitas perumusan kebijakan sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat?

3. Rumusan tujuan kebijakan

a. Bagaimana peran analisis kebijakan publik sebagai instrumen administrasi publik dalam mendukung perumusan kebijakan sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat?

b. Apa alternatif kebijakan yang relevan dan strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sektor perikanan berdasarkan hasil analisis kebijakan publik?

4. Kriteria keberhasilan kebijakan

Keberhasilan kebijakan yang disusun melalui analisis kebijakan publik dalam konteks administrasi publik diukur melalui dua kriteria utama berikut:

a. Efektivitas Kebijakan

Mengukur sejauh mana kebijakan sektor perikanan yang dirancang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten ...................... Barat.

b. Efisiensi Kebijakan

Menilai kemampuan kebijakan dalam menggunakan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, dengan pemborosan seminimal mungkin.

III. Alternatif Kebijakan

1. Deskripsi Alternatif

Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan yaitu.

a. Alternatif pertama, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis (Suprajitno, 2021). Deskripsi kebijakan yaitu memberikan pelatihan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan tentang teknik budidaya yang efisien, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta pengelolaan hasil tangkapan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk perikanan.

b. Alternatif kedua, Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Perikanan. Deskripsi kebijakan ini mencakup investasi dalam infrastruktur pendukung seperti balai benih ikan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, serta akses transportasi dan pasar. Prakiraan hasilnya meliputi ketersediaan benih berkualitas, pengurangan kerusakan produk, kemudahan distribusi, serta peningkatan volume penjualan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik terbukti mendukung rantai distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan (Syaiful dan Koswara, 2021),

c. Alternatif ketiga, penguatan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Deskripsi kebijakan yaitu mendorong pembentukan kelompok-kelompok mandiri dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk pengawasan bersama terhadap pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan (Hamjati et al., 2021).

2. Prakiraan hasil dari tiap-tiap alternatif

a. Prakiraan hasil dari kebijakan pelatihan nelayan mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas perikanan, yang berdampak pada kualitas produk yang lebih baik, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan (Putri et al., 2023). Pelatihan yang berkelanjutan juga terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing, baik di pasar lokal maupun regional (Sinurat, 2020). Tantangan utamanya adalah kebutuhan anggaran yang besar, keberlanjutan program pelatihan, serta pentingnya pendampingan teknis agar hasil yang dicapai bersifat jangka panjang dan signifikan.

b. Prakiraan hasil dari alternatif ini adalah peningkatan efisiensi distribusi hasil tangkapan, kualitas produk, serta memperluas akses pasar. Kebijakan ini membutuhkan investasi besar, perencanaan teknis yang matang, dan waktu pelaksanaan yang panjang (Amny, 2022).

c. Prakiraan hasil yaitu pengelolaan sumber daya yang lebih. Prakiraan hasil dari kebijakan penguatan kelembagaan masyarakat mencakup pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan, peningkatan partisipasi dan kesadaran nelayan terhadap konservasi lingkungan, serta berkurangnya konflik sosial antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperkuat kemandirian nelayan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), koperasi, dan penguatan tata kelola komunitas berbasis lokal. (Nurani et al., 2023). Pendekatan berbasis masyarakat terbukti meningkatkan solidaritas sosial, kontrol atas sumber daya lokal, serta adaptabilitas pengelolaan perikanan terhadap perubahan lingkungan dan pasar (Malau et al., 2024). Tantangan utamanya terletak pada waktu dan upaya yang diperlukan untuk membangun kepercayaan serta kelembagaan yang kuat di tingkat akar rumput (Zulaika et al., 2024).

IV. Penilaian Alternatif

1. Penilaian alternatif

Penilaian terhadap alternatif kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama efektivitas dan efisiensi, yang merupakan kriteria utama dalam administrasi publik (Sutmasa, 2021).

Alternatif pertama, penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan dan produktivitas nelayan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci sukses dalam implementasi kebijakan publik (Destiana, 2023). Pelaksanaan pelatihan membutuhkan biaya dan waktu yang besar sehingga perlu dirancang terstruktur agar hasilnya maksimal.

Alternatif kedua, pengembangan infrastruktur pendukung, menawarkan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi karena investasi infrastruktur bersifat jangka panjang dan dapat mendukung berbagai aktivitas nelayan sekaligus. Menurut Amny (2022), investasi infrastruktur berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Tantangannya adalah kebutuhan dana yang besar serta waktu pelaksanaan yang lama dibandingkan pelatihan individu.

Alternatif ketiga, penguatan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, memiliki keunggulan dari segi efektivitas karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat, sehingga kebijakan menjadi lebih relevan dan berkelanjutan. Alternatif ini relatif hemat biaya, namun membutuhkan waktu dan proses pembentukan kelembagaan yang matang.

2. Perbandingan alternatif

Kebijakan pertama adalah pelatihan dan pendampingan teknis bagi nelayan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan ini mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesadaran terhadap prinsip keberlanjutan.

Kebijakan kedua berupa pengembangan infrastruktur seperti tempat pelelangan ikan dan cold storage dinilai efisien karena memberikan manfaat sistemik dan jangka panjang, terutama dalam memperlancar distribusi hasil tangkapan. Pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan anggaran dan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar optimal.

Kebijakan ketiga adalah penguatan kelembagaan berbasis masyarakat yang menonjol dari segi efektivitas partisipatif. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pengawasan, menciptakan rasa kepemilikan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini relatif hemat karena memanfaatkan potensi sosial yang telah ada. Tingkat keberhasilannya sangat tergantung pada pembentukan kelembagaan yang kuat dan pembinaan berkelanjutan.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ketiga kebijakan saling melengkapi. Pelatihan memperkuat SDM, infrastruktur mendukung efisiensi sistem, dan kelembagaan masyarakat menjamin partisipasi serta keberlanjutan. Strategi kebijakan yang ideal sebaiknya mengintegrasikan ketiga pendekatan secara seimbang dan sesuai kebutuhan wilayah setempat sehingga pembangunan sektor perikanan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

V. Rekomendasi

Berdasarkan penilaian terhadap alternatif kebijakan yang ada, direkomendasikan agar Dinas Perikanan Kabupaten ...................... Barat mengutamakan penguatan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Alternatif ini dipilih karena menawarkan efektivitas tinggi dalam menciptakan keberlanjutan pengelolaan sumber daya dengan biaya relatif rendah serta mendorong partisipasi aktif nelayan yang menjadi kunci sukses implementasi kebijakan publik (Sutmasa, 2021).

Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi langkah penting untuk dijalankan bersamaan sebagai strategi pendukung karena mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada produktivitas. Pengembangan infrastruktur pendukung perlu dirancang secara bertahap disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi:

1. Membentuk dan menguatkan kelompok-kelompok nelayan melalui pelatihan manajemen kelembagaan dan fasilitasi forum komunikasi.

2. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan pendampingan yang berbasis kebutuhan riil nelayan.

3. Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur prioritas, seperti balai benih ikan dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

4. Mendorong kolaborasi lintas sektor dan dengan pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan program.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan.

6. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, diharapkan kebijakan sektor perikanan di Kabupaten ...................... Barat dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Amny, N. F. (2022). Prioritas Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Komoditas Perikanan Unggulan di Kota Tarakan. ITN MALANG.

Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 437–460.

Dwijayanti, A. (2021). Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 151–174.

Hamjati, D., Fahrizal, A., Razak, A. D., & Irwanto, I. (2021). Strategi Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan Dalam Upaya Penguatan Sistem Kelembagaan Adat Suku Kuri di Kampung Sarbe Teluk Bintuni. Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan, 3(1), 264–275.

Hill, M., & Varone, F. (2021). The public policy process. Routledge.

Howlett, M., & Ramesh. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford University Press.

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 88–98.

Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., Abdullah, F., Sulaiman, S., & Adhania, L. S. O. (2024). Kebijakan Publik. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan. Elex Media Komputindo.

Nurani, T. W., Wahyuningrum, P. I., Hapsari, R. D., Khoerunnisa, N., Widianti, E. A., Wiyono, E. S., Solihin, I., Iskanda, M. D., & Wisudo, S. H. (2023). Implementasi praktik baik perikanan tangkap berkelanjutan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(1), 98–111.

Putri, A. I., Badi’ah, R., Putera, M. I., Ikhlas, F., & Umar, A. P. A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Economic Project Olahan Fish Corndog di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, NTT. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 4(4), 718–728.

Sinurat, T. (2020). Peran Diklat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Perikanan Belawan.

Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(2), 1–8.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36.

Syaiful, F. A., & Koswara, A. Y. (2021). Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten ...................... Timur. Jurnal Teknik ITS, 9(2), D161–D166.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kemitraan Bisnis dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Jurnal Multidisiplin West Science, 3(01), 41–55.