Tugas : MAPU5202 Administrasi Keuangan Publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERAN KEBIJAKAN MAKRO FISKAL DALAM MENDUKUNG STABILITAS EKONOMI MAKRO TAHUN 2025

 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Tugas

MAPU5202 Administrasi Keuangan Publik

 

 

 

 

 

 

 

Oleh

 

...............................

NPM.  501312109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCA SARJANA

………………………………………………

………………………………

2025

KATA PENGANTAR

 

Tujuan penulisan makalah berjudul "Peran Kebijakan Makro Fiskal Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2025" sebagai tugas MAPU 5202 Administrasi Keuangan Publik. Penulisan makalah ini diharapkan memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana kebijakan fiskal berfungsi sebagai sarana untuk menstabilkan dan mendorong transformasi. Ini membahas metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan risiko, meningkatkan kualitas belanja publik, mengoptimalkan pendapatan negara, dan mendorong fokus pembangunan seperti modal manusia, hilirisasi industri, dan ekonomi hijau.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan kuat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dalam laporannya. Akhir kata, semoga Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga makalah ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

 

...............................,      Mei 2025

 

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Ketika perekonomian berada dalam kondisi stabil, hal ini menciptakan peluang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai kondisi ideal ini, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan makro fiskal. Kebijakan makro fiskal mengatur penerimaan negara, seperti pajak, dan pengeluaran negara untuk program pembangunan dan pelayanan publik (Irawan, 2023). Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengontrol berbagai faktor ekonomi yang penting.

Kebijakan makro fiskal di Indonesia telah membantu stabilitas ekonomi negara. Pemerintah telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengontrol inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tingginya defisit anggaran negara masih merupakan salah satu masalah penting. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko bagi keberlanjutan fiskal jika tidak dikelola dengan hati-hati (Mutiara, 2024).

Pada tahun 2024, arah kebijakan fiskal difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah masa pandemi serta memperkuat landasan pertumbuhan jangka menengah. Pemerintah menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan estimasi penerimaan negara sebesar Rp2.802,3 triliun dan pengeluaran negara mencapai Rp3.325,1 triliun. Tingkat utang dijaga tetap terkendali di kisaran 37,84% dari PDB. Fokus alokasi belanja ditujukan pada penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Sementara itu, pada tahun 2025, pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi, dengan penekanan lebih kuat pada agenda transformasi ekonomi. Defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,45% dari PDB, sedangkan target penerimaan negara berada pada angka Rp2.781,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.331,9 triliun. Fokus pembiayaan diarahkan untuk mendukung hilirisasi sektor industri, percepatan transisi menuju energi berkelanjutan, penguatan digitalisasi ekonomi nasional, serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami tujuan dan pendekatan kebijakan makro fiskal, khususnya dalam konteks tahun anggaran 2025, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia.

Untuk menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia, tahun 2025 menjadi momentum strategis. Kebijakan makro fiskal dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%–5,6% sambil menjaga inflasi pada 1,5%–3,5%. Fokus utama kebijakan ini adalah meningkatkan ketahanan ekonomi melalui belanja berkualitas, mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mendorong transformasi hijau dan digital. Selain itu, defisit yang terkendali (2,23 persen hingga 2,82% dari PDB) dan rasio utang yang lebih tinggi. Kebijakan ini juga meningkatkan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat. Selain itu, berkolaborasi dengan kebijakan moneter membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Metode ini akan menentukan kebijakan makro fiskal tahun 2025 untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

B.  Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas  rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini :

1.    Bagaimana peran kebijakan makro fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia?

2.    Bagaimana arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun anggaran 2025 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan?

C.  Tujuan Penulisan

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran kebijakan makro fiskal pada tahun anggaran 2025 dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia.
2. Untuk mengkaji arah dan strategi kebijakan makro fiskal pada tahun anggaran 2025 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

D.  Manfaat Penulisan

Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberika manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.    Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan makro fiskal dan pembangunan ekonomi.

2.    Manfaat Praktis

a.    Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mendalam mengenai kebijakan makro fiskal dan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya pada tahun anggaran 2025.

b.    Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat memahami pentingnya kebijakan makro fiskal dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, seperti stabilitas harga, lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan literasi ekonomi publik

 

 

.

c.    Bagi Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan makro fiskal agar lebih efektif dan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional.

d.   Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas dan arah kebijakan makro fiskal yang telah dirancang, serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

A.  Kebijakan Makro Fiskal

Kebijakan makro fiskal pada dasarnya adalah cara pemerintah mengatur keuangan negara bagaimana uang masuk dan keluar dikelola demi kepentingan masyarakat luas. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menjaga agar perekonomian tetap sehat dan stabil. Saat kondisi ekonomi melemah, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran atau memberikan keringanan pajak agar daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha tetap bergerak. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang terlalu cepat tumbuh dan inflasi mulai terasa, pemerintah bisa memperketat pengeluaran atau menyesuaikan penerimaan negara agar keadaan tetap seimbang.

Lebih dari sekadar angka, kebijakan makro fiskal menyentuh langsung kehidupan sehari-hari dalam bentuk subsidi pendidikan, pembangunan jalan, bantuan sosial, hingga pelayanan kesehatan. Semua itu bergantung pada bagaimana pemerintah mengatur penerimaan dan belanjanya. Karena itu, kebijakan makro fiskal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa (Rantebua, 2020).

Kebijakan makro fiskal adalah salah satu alat penting yang digunakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, terutama yang menyangkut pendapatan, belanja, serta pengelolaan utang dan pinjaman. Kebijakan ini dijalankan melalui berbagai cara, seperti menekan pengeluaran, meningkatkan penerimaan negara, atau mengatur utang agar tidak membebani perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kestabilan perekonomian, mendorong laju pertumbuhan yang berkesinambungan, serta menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat. Dalam praktiknya, efisiensi pengeluaran bisa dilakukan dengan memangkas anggaran atau mengefektifkan program-program pemerintah. Di saat yang sama, pemerintah juga dapat memperkuat penerimaan melalui reformasi perpajakan atau penyesuaian tarif pajak di sektor tertentu. Langkah-langkah tersebut memberi ruang bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan penting, seperti Pembangunan infrastruktur dan layanan publik bertujuan meningkatkan konektivitas serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara merata. Dengan begitu, kebijakan makro fiskal tak hanya membantu menyeimbangkan keuangan negara, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa (Gusnawati & Ardiningrum, 2021).

Selain pengaturan pendapatan dan belanja, Pengelolaan utang dan pinjaman merupakan aspek krusial dalam kebijakan makro fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang.. Pemerintah memanfaatkan utang sebagai salah satu cara untuk membiayai pembangunan, terutama ketika kebutuhan mendesak tidak bisa dipenuhi hanya dari penerimaan negara. Misalnya, untuk membiayai infrastruktur atau menutup sementara kekurangan anggaran. Namun, penggunaan utang harus dilakukan secara hati-hati. Jika tidak dikelola dengan bijak, utang justru bisa menjadi beban jangka panjang yang mengganggu kestabilan ekonomi dan menekan ruang fiskal di masa depan.

Secara keseluruhan, kebijakan makro fiskal memegang peran penting dalam mengarahkan laju ekonomi negara. Kebijakan yang tepat dan responsif bisa mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang keliru atau tidak efektif bisa menimbulkan ketidakpastian dan memperburuk kondisi ekonomi. Karena itu, menyusun dan melaksanakan kebijakan makro fiskal dengan cermat dan sesuai dengan kondisi yang ada merupakan langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang adil, tangguh, dan berkelanjutan (Lativa, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan makro fiskal adalah alat penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengatur pendapatan, belanja, serta utang negara, kebijakan ini mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya sangat krusial, karena kebijakan fiskal yang efektif dapat mendorong pembangunan, sementara pengelolaan yang buruk justru berisiko mengganggu kestabilan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dijalankan secara bijak, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

B.  Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan salah satu bidang utama dalam ilmu ekonomi yang secara sistematis menganalisis kinerja agregat suatu perekonomian. Cakupan kajiannya mencakup variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nilai tukar. Selain itu, ekonomi makro juga mempelajari interaksi antara komponen-komponen utama seperti produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi, dan tingkat harga umum dalam suatu kerangka ekonomi yang saling terkait, guna memahami dinamika dan arah perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Melalui pendekatan ini, kita bisa melihat bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara luas. Sebagai contoh, ketika pemerintah meningkatkan belanja atau menurunkan pajak, aktivitas ekonomi biasanya meningkat dan pertumbuhan terdorong. Sebaliknya, ketika inflasi mengancam stabilitas, kebijakan moneter yang ketat dapat membantu menahan laju kenaikan harga. Dengan demikian, ekonomi makro menjadi alat penting dalam memahami dinamika besar perekonomian dan bagaimana intervensi kebijakan bisa membawa perubahan yang signifikan (Azwar, 2018).

Pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi makro memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan responsif. Pengetahuan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko serta perumusan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pengetahuan ini membantu mereka merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, menekan angka pengangguran, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ekonomi makro tidak hanya berfungsi untuk membaca kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga sebagai fondasi dalam menyusun langkah-langkah jangka panjang guna menciptakan perekonomian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan (Miskiyah, et.all.,, 2022).

C.  Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro menggambarkan situasi di mana perekonomian suatu negara berjalan dengan relatif tenang dan tidak mengalami gejolak besar yang mengganggu. Ciri-ciri stabilitas ekonomi makro meliputi inflasi yang terjaga, rendahnya tingkat pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting, tidak hanya untuk mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan penuh kepastian bagi investor dan pelaku ekonomi.

Jika inflasi melonjak tinggi, daya beli masyarakat akan menurun karena harga-harga naik dengan cepat, sehingga kualitas hidup ikut terdampak. Sementara itu, tingginya angka pengangguran bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial, karena banyak orang kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, menjaga stabilitas ekonomi makro merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat, inklusif, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang (Adzam, et.all., 2024).

Stabilitas ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian bagi para investor. Stabilitas ekonomi suatu negara menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana para investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Dampaknya sangat positif, karena peningkatan investasi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjadi landasan penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan produktivitas nasional.

Oleh karena itu, bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan, menjaga stabilitas ekonomi makro merupakan suatu keharusan strategis, bukan sekadar opsi. Tugas ini menuntut perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi dan tepat sasaran, disertai pengawasan yang intensif terhadap berbagai faktor domestik maupun global yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi nasional.. Dengan menjaga stabilitas ini, negara tidak hanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang (Sari, et.all., 2024).

BAB III

PEMBAHASAN

A.  Peran Kebijakan Makro Fiskal pada Tahun Anggaran 2025 dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro di Indonesia

Peran kebijakan makro fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia tercermin dalam berbagai strategi dan kebijakan APBN 2025, yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi global dan domestik menggunakan beberapa strategi, yaitu :

1.    Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Pertumbuhan

Kebijakan makro fiskal pemerintah Indonesia berfokus pada meningkatkan permintaan domestik, belanja yang lebih baik, dan mengelola defisit anggaran dengan cermat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2025. Belanja difokuskan pada bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta transformasi ekonomi digital dan hijau. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal bekerja sama dengan baik untuk menjaga iklim investasi dan mengendalikan inflasi. Untuk mendukung pembangunan tanpa meningkatkan beban fiskal, inovasi pembiayaan seperti skema KPBU dan penerbitan green bonds juga dibuat. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, konsisten, dan berkelanjutan.

2.    Penguatan Keuangan yang Komprehensif

Untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, pemerintah mengambil langkah penguatan keuangan secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari pajak, melalui sistem yang lebih adil dan efisien; mengatur belanja negara agar tepat sasaran pada sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur; serta mendorong pembiayaan inovatif dengan tetap menjaga kehati-hatian fiskal. Tujuannya adalah memastikan kebijakan fiskal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

3.    Mempertahankan Nilai Tukar dan Inflasi

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi pada tahun 2025, pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung. Nilai tukar rupiah dipertahankan melalui penguatan fundamental ekonomi nasional, pengelolaan risiko pembiayaan dengan mengutamakan sumber dalam negeri, serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel untuk memperluas basis investor domestik.

Sementara itu, inflasi dijaga agar tetap rendah di kisaran 2,5% melalui koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas moneter. Langkah ini didukung oleh kebijakan pengendalian harga, perlindungan daya beli masyarakat, serta reformasi struktural seperti hilirisasi industri dan penguatan sektor jasa. Keseluruhan strategi ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

4.    Pengelolaan Risiko dan Kekuatan Keuangan

Pemerintah mengembangkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi risiko fiskal yang mungkin timbul akibat ketidakpastian ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu strategi utama adalah menyediakan dana cadangan dalam APBN yang dapat digunakan secara fleksibel untuk merespons gejolak ekonomi atau kondisi darurat. Selain itu, dilakukan analisis sensitivitas secara berkala terhadap berbagai asumsi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga komoditas, guna mengantisipasi dampak perubahan variabel tersebut terhadap postur fiskal.

Langkah-langkah ini sangat penting agar APBN tetap kredibel, adaptif, dan berkelanjutan, terutama di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian seperti fluktuasi pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik, maupun perubahan kebijakan di negara mitra dagang utama. Dengan pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan fiskal tetap disiplin namun responsif terhadap tantangan.

5.    Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perubahan Ekonomi

Kebijakan fiskal pemerintah difokuskan pada pembiayaan sektor-sektor prioritas yang strategis, seperti hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, transisi menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kewirausahaan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan merata. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap tantangan jangka panjang.

B.  Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Tahun Anggaran 2025 dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan?

Arah dan strategi kebijakan makro fiskal Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menekankan penguatan fondasi ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Langkah-langkah yang diambil diantaranya :

1.    Arah Kebijakan Makro Fiskal 2025

Pemerintah menaruh harapan besar pada kebijakan fiskal tahun 2025 sebagai fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Fokusnya adalah membangun ekonomi nasional yang kuat dari dalam, dengan memperhatikan keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Di balik angka dan indikator makro, kebijakan ini berupaya nyata untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat—melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta percepatan hilirisasi industri agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri. Selain itu, akselerasi menuju ekonomi hijau menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk merawat lingkungan demi generasi mendatang.

Di sisi fiskal, pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kreativitas, dan tanggung jawab. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani rakyat, sekaligus memastikan bahwa belanja negara benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas. Ini dilakukan sambil menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk merespons ketidakpastian global, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, atau gejolak geopolitik.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan makroekonomi lainnya diharapkan akan menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, APBN 2025 tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga simbol komitmen negara untuk mempercepat pemulihan, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.

2.    Strategi Kebijakan Makro Fiskal 2025

Pemerintah membuat strategi kebijakan makro fiskal tahun 2025 sebagai tanggapan atas tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin dinamis, dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Strategi ini akan berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan akan dirasakan secara merata oleh semua warga Indonesia.
Penguatan sumber daya manusia dan sistem perlindungan sosial adalah pilar utama strategi ini. Pemerintah berusaha membentuk masyarakat yang produktif dan tahan terhadap tekanan ekonomi melalui peningkatan kualitas pendidikan, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan jaminan sosial untuk kelompok rentan.

Selain itu, hilirisasi industri dan inovasi dianggap oleh pemerintah sebagai katalisator ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah nasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan keberlanjutan, fokus strategi adalah untuk mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau. Ini dicapai dengan mendorong investasi di sektor energi terbarukan dan pelestarian lingkungan.

Untuk menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh dan inovatif, pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM didorong secara aktif. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, terutama dalam hal meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Pemerintah menerapkan prinsip "mengumpulkan lebih banyak, membelanjakan lebih baik" untuk mendukung semua inisiatif tersebut, dengan mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan meningkatkan kualitas belanja untuk menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memberikan ruang untuk pertumbuhan, pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan hati-hati dan kreatif.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, APBN 2025 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang kuat dan responsif yang mampu menangani tantangan saat ini dan meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Kebijakan makro fiskal tahun 2025 dirancang sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik. Melalui APBN 2025, pemerintah memadukan pendekatan yang hati-hati, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi nasional dengan cara meningkatkan belanja strategis di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta mendorong hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan transformasi digital.

Stabilitas fiskal dijaga melalui pengelolaan defisit dan utang yang terukur, optimalisasi penerimaan negara, serta pembiayaan inovatif seperti green bonds dan skema KPBU. Di sisi lain, langkah mitigasi risiko fiskal disiapkan melalui dana cadangan dan analisis sensitivitas atas berbagai asumsi ekonomi makro. Dengan pendekatan ini, APBN menjadi alat yang adaptif dan responsif terhadap gejolak ekonomi, sekaligus meletakkan dasar bagi pertumbuhan jangka panjang yang merata dan berkeadilan.

B.  Saran

Agar kebijakan makro fiskal tahun 2025 dapat diimplementasikan secara optimal, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, khususnya antara otoritas fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas makroekonomi secara konsisten. Optimalisasi penerimaan negara hendaknya dilakukan melalui digitalisasi sistem perpajakan, pembenahan basis data perpajakan, serta pemberian insentif yang tepat dan berkeadilan, tanpa menimbulkan beban berlebih pada sektor usaha produktif.

Dalam aspek belanja negara, prinsip efisiensi dan efektivitas harus diwujudkan melalui penganggaran berbasis hasil (result-based budgeting), dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pelaksanaan agenda transformasi ekonomi hijau dan digital perlu didukung oleh regulasi yang memadai, kesiapan kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Di tingkat daerah, penguatan kapasitas fiskal harus difokuskan pada sistem transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, A. (2018). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 20(2), 149–167. https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186

Gusnawati, W. A., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. Jurnal Acitya Ardana, 1(2), 75-83.

Irawan, Edi. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, 2(2), 01–08. https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898

Kemenkeu. 2024. Informasi APBN Tahun 2024. Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf

Kemenkeu. 2025. Informasi APBN Tahun 2025. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf

Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Ekonomi, 2021(3), 15.

Muh Adzam, Avita Ransi Etania, & Fikhri Aufi Alviyani. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Kendali Akuntansi, 2(2), 212–220. https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2958

Mutiara, Amanda.2024. Peran Kebijakan Makro Fiskal Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro. Kampus Akademik Publising. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(7). 212-226

Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Journal of Economics, Assets, and Evaluation, 1(4), 1–10. https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231

Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83.