'/>
'/>
'/>
'/>
'/>
ANALISIS JABATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN .............................. KABUPATEN ..............................
PROVINSI ..............................
Disusun Sebagai Salah Satu Tugas
MAPU5201 Manajemen Sumber Daya Manusia
Oleh
……………………………
NPM. ……………………..
PROGRAM PASCA SARJANA
………………………………………………
………………………………
2025
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kinerja organisasi pemerintah ditingkatkan oleh kinerja pegawai yang baik. Kecamatan .............................. adalah salah satu lembaga publik yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Pengukuran kinerja sangat berguna untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam menentukan indikator dan target kinerja di sektor publik. Namun, indikator kinerja juga dapat berfungsi untuk menentukan kinerja yang buruk dan meningkatkan kinerja (Ahmad, et al., 2021). Mungkin untuk menentukan aktivitas sektor publik berdasarkan indikator kinerja (Ranse et al., 2020). Pelayanan publik, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, memastikan kelangsungan penyelengaraan pemerintahan, yang mencakup pembuatan prosedur bantuan dan tata kelola ketenagaaan untuk interes orang banyak atau masyarakat (Nolte & Mews, 2020).
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, keberadaan ASN pada tingkat kecamatan mempunyai tupoksi yang sangat dibutuhkan dalam menjembatani implementasi kebijakan dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan. Salah satu posisi strategis dalam struktur organisasi kecamatan adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Jabatan ini berfungsi mengelola urusan pemerintahan desa, pertanahan, ketertiban umum, serta administrasi kependudukan. Perangkat daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena melaksanakan dan mendukung pelaksanaan pemerintah daerah (Khairi, 2021).
Seluruh institusi pemerintahan mengemban tanggung jawab untuk mengelola keperluan jenjang dan jenis jabatan ASN yang berada lingkup kerja masing-masing yang didasarkan kepada hasil analisis jabatan dan beban kerja (UU No. 5 Tahun 2014). Penjelasan di atas dipertegas dengan PP No. 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang manajemen ASN sebagaimana termaktub pada pasal 6.
Mendasari pernyataan di atas maka pada tahun 2020 Kemenpan & RB menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Peraturan dimaksud mempunyai tujuan untuk mewujudkan ASN yang berjiwa profesional, mempunyai dasar internalisasi yang kuat, terbebas dari ikatan politik dan tindakan pencegahan terhadap integritas aparatur pemerintah dengan kewenangan yang tidak terbatas yang seringkali dipicu motif ekonomi (greed needs) serta adanya celah (opportunity) dan risiko ketahuan (exposure) (Tamara et al., 2021).
Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami dan menentukan kualifikasi yang dibutuhkan seseorang agar berhasil dalam suatu pekerjaan. Dengan memahami persyaratan ini, diharapkan individu yang menduduki posisi tersebut dapat bekerja secara profesional. Hasil analisis jabatan juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja karyawan, yang frekuensinya bisa berbeda-beda tergantung kebijakan organisasi (Iqbal, n.d.). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis jabatan terhadap posisi Kasi Pemerintahan guna menilai kesesuaian antara teori manajemen SDM sektor publik dengan implementasi di lapangan.
B. Rumusan Masalah
Penulisan makalah berfokus pada identifikasi dan analisis terhadap rumusan masalah :
1. Bagaimana deskripsi tugas Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan ..............................?
2. Apa saja langkah-langkah analisis jabatan yang diterapkan pada posisi tersebut?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan pelaksanaan analisis jabatan tersebut jika ditinjau dari teori?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan ...............................
2. Untuk menganalisis pelaksanaan proses analisis jabatan pada posisi tersebut berdasarkan teori yang relevan.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan analisis jabatan serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya.
BAB II
PEMBAHASAN
Aktualisasi profesionalisme di kalangan Pegawai Negeri Sipil belum mencapai tahap yang diharapkan. Kondisi ini dipicu oleh disparitas antara kapabilitas pegawai dengan spesifikasi jabatan, serta adanya indikasi perilaku sebagian aparatur sipil negara yang tidak memenuhi ekspektasi organisasi dan kurang memiliki akuntabilitas terhadap beban kerja yang diemban. Organisasi hendaknya mengedepankan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis utilisasi pegawai pasca-proses seleksi dan rekrutmen sebagai langkah fundamental dalam perencanaan sumber daya manusia (Prabowo et al., 2024).
Komitmen organisasi memiliki pengaruh penting terhadap analisis jabatan sektor publik (Ahmad & Saleem, 2020), manajemen kinerja juga dianggap sebagai faktor penting, karena analisis jabatan sektor publik diharapkan dapat berkinerja baik di lingkungan kerja yang menantang (Mujtaba & Senathip, 2020). Analisis jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan proses penting dalam mendukung tata kelola ASN yang profesional. Melalui langkah-langkah sistematis yang berlandaskan teori manajemen SDM dan regulasi kepegawaian, proses ini dapat menghasilkan deskripsi jabatan yang akurat dan bermanfaat. Meskipun memiliki kelemahan, manfaat analisis jabatan jauh lebih besar jika diterapkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara dinamis. Dalam menganalisis jabatan sektor publik yaitu untuk jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di tingkat kecamatan Sebakung Atulai, teori yang dipilih sebagai dasar kajian adalah teori analisis jabatan menurut Gary Dessler (2017) serta langkah-langkah yang diterapkan mengacu pada Panduan BKN (2021).
Penggabungan kedua pendekatan struktural dan berbasis kompetensi peneliti mendapatkan pandangan yang lebih holistik untuk menilai jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, baik dari aspek tugas struktural maupun kapasitas personal aparatur.
A. Deskripsi Tugas Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan ..............................
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis terhadap jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan .............................., ditemukan bahwa jabatan ini memuat tugas-tugas utama seperti:
1. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan desa
2. Melaksanakan koordinasi dengan aparat desa dan instansi terkait
3. Membuat laporan perkembangan wilayah desa
4. Dari segi kompetensi, jabatan ini membutuhkan:
5. Kemampuan manajerial dalam mengoordinasi aparatur desa
6. Kompetensi teknis terkait administrasi pemerintahan
7. Kecakapan komunikasi dalam menjalin relasi lintas instansi
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis jabatan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Uraian jabatan telah tersedia, tetapi indikator kinerja dan evaluasi hasil kerja masih lemah. Kelebihan dari kondisi saat ini adalah kejelasan struktur kerja dan hubungan tugas. Namun kelemahannya adalah belum terintegrasinya hasil analisis jabatan dengan sistem pengembangan pegawai dan penilaian kinerja.
B. Langkah-langkah Analisis Jabatan yang Diterapkan pada Posisi Kepala Seksi Pemerintahan
Dalam konteks jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan .............................., langkah-langkah yang diterapkan mengacu pada Panduan BKN(2021), yaitu: identifikasi jabatan, pengumpulan data, verifikasi dan validasi, penyusunan uraian jabatan, serta evaluasi dan penyempurnaan.
1. Perencanaan Analisis Jabatan
Tahapan ini diawali dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup jabatan yang akan dianalisis, yaitu jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan .............................. (BKN, 2021). Persiapan ini penting agar hasil analisis selaras dengan kebutuhan organisasi(Dessler, 2017).
2. Pengumpulan Data Jabatan
Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumen (seperti SK, tupoksi, SOP). Menurut Armstrong dan Taylor (2023), metode ini membantu menghasilkan informasi valid tentang tugas-tugas inti jabatan. Informasi yang dikumpulkan mencakup:
a. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
b. Tanggung jawab dan hasil kerja
c. Hubungan kerja dengan atasan, rekan, dan mitra eksternal
d. Syarat jabatan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman
3. Penyusunan Deskripsi dan Spesifikasi Jabatan
Tahap ini mengolah informasi yang dikumpulkan menjadi komponen uraian jabatan, termasuk tugas utama, wewenang, tanggung jawab, serta kompetensi teknis dan manajerial (Robbins & Judge, 2018). Analisis jabatan dapat dipahami sebagai riset deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai suatu posisi pekerjaan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang berguna, dan menyajikannya untuk berbagai program. Dengan demikian, kualitas data yang dikumpulkan menjadi faktor penentu utama keberhasilan analisis jabatan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan (Bangun et al., 2025). Berdasarkan data yang diperoleh, disusun dokumen deskripsi jabatan (tugas-tugas utama) dan spesifikasi jabatan (kualifikasi dan kompetensi). Ini sesuai dengan prinsip dari BKN(2021) yang menekankan pada kejelasan peran dalam organisasi ASN.
4. Verifikasi dan Validasi Data
Hasil analisis diverifikasi oleh atasan langsung dan bagian kepegawaian untuk memastikan akurasi informasi. Hasil analisis dituangkan dalam format yang mencakup identitas jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, serta spesifikasi jabatan (BKN, 2021). Tahap validasi melibatkan pimpinan unit untuk memastikan keakuratan informasi. Hal ini penting sebagaimana dikemukakan oleh Castelo & Gomes (2024) karena keterlibatan pimpinan memperkuat legitimasi proses SDM.
5. Dokumentasi dan Penggunaan Hasil Analisis
Uraian jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan beban kerja, evaluasi jabatan, dan pengembangan kompetensi. Penelitian oleh Kim et al.(2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil analisis jabatan secara digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan ASN.
C. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Analisis Jabatan
Jika ditinjau dari teori Dessler(2017) dan Panduan ASN dari BKN (2021), pelaksanaan analisis jabatan memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan.
1. Kelebihan
a. Kejelasan Tugas dan Fungsi
Analisis jabatan memberikan kejelasan atas tanggung jawab dan batasan kerja (Dessler, 2017). Ini meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pejabat struktural.
b. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Analisis jabatan memungkinkan penyusunan profil jabatan yang relevan untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir (Armstrong & Taylor, 2023).
c. Mendukung Transformasi Digital
Menekankan peran teknologi dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas proses analisis jabatan melalui pemodelan data keterampilan.
2. Kelemahan
a. Ketergantungan pada Kompetensi Pelaksana
Proses ini membutuhkan analis SDM yang kompeten, yang sering kali masih terbatas di tingkat kecamatan.
b. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi
Banyak instansi belum memiliki sistem informasi jabatan yang terintegrasi, padahal sistem ini penting untuk efektivitas manajemen kinerja.
c. Tantangan Validasi di Daerah
Menunjukkan bahwa verifikasi jabatan di daerah sering terhambat oleh tumpang tindih struktur organisasi dan perubahan regulasi.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Analisis jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan .............................. merupakan langkah penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel. Berdasarkan teori dan praktik, langkah-langkah analisis jabatan yang diterapkan mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis informasi, penyusunan uraian jabatan, validasi, hingga pemanfaatan hasilnya dalam pengelolaan SDM.
Pelaksanaan analisis jabatan ini memiliki kelebihan, seperti kejelasan struktur kerja, dasar pengembangan kompetensi, dan dukungan terhadap manajemen berbasis teknologi. Namun demikian, terdapat pula kelemahan, terutama pada aspek kapasitas pelaksana, keterbatasan sistem informasi, serta tantangan koordinasi dan validasi di tingkat daerah. Dengan demikian, perlu penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur agar hasil analisis jabatan dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.
B. Rekomendasi
1. Rekomendasi Teoritis
Teori dari Dessler (2017) yang lebih menekankan pada praktik, perlu diperluas dalam konteks birokrasi lokal di Indonesia yang memiliki karakteristik administratif dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan novelty berupa kontribusi teoritis yang mengusulkan (1) perluasan pendekatan analisis jabatan berbasis konteks lokal, yaitu mempertimbangkan struktur pemerintahan desa/kelurahan, dinamika sosial masyarakat, dan kedekatan geografis pelayanan, dan (1) model integratif antara teori analisis jabatan klasik dengan pendekatan digital governance yang dapat diterapkan di lingkungan kecamatan Kantor Kecamatan ...............................
2. Rekomendasi Praktis
a. Peningkatan kompetensi analis jabatan di lingkungan Kantor Kecamatan .............................. melalui pelatihan yang berkelanjutan serta sertifikasi analisis jabatan ASN.
b. Pengembangan sistem informasi jabatan berbasis digital yang mudah diakses oleh unit kerja kecamatan dan terhubung dengan sistem kepegawaian nasional (SAPK dan SIASN).
c. Penyusunan database profil jabatan sektoral yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kecamatan, termasuk jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan ...............................
d. Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal, seperti kepala desa dan camat, dalam proses validasi jabatan untuk memastikan akurasi dan kontekstualitas hasil analisis.
e. Menyusun kebijakan evaluasi berkala terhadap hasil analisis jabatan, sebagai dasar penyempurnaan struktur organisasi dan strategi pelayanan publik di kecamatan.
DAFTAR PUSTAKA
Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). Armstrong’s handbook of human resource management practice: A guide to the theory and practice of people management. Kogan Page Publishers.
Ahmad, A.B.; Straatmann, T.; Mueller, K.; Liu, B. 2021. Employees’ Change Support in the Public Sector—A Multi-Time Field Study Examining the Formation of Intentions and Behaviors. Public Adm. Rev., 81, 231–243.
Ahmad, A.B.; Liu, B.; Saleem Butt, A. (2020) Predictors and Outcomes of Change Recipient Proactivity In Public Organizations of the Kurdistan Region of Iraq. Int. Public Manag. J., 23, 823–851.
Bangun, R., Wulandari, W., Citra, C., Putri, L. J., Safitriani, I., Fahlevi, R., Silaen, N. R., Ardiansyah, T., Awaludin, D. T., & Enas, U. (2025). Analisis Jabatan. CV Widina Media Utama.
BKN. (2021). Panduan Analisis Jabatan dan Beban Kerja ASN. Badan Kepegawaian Negara.
Castelo,
Samuel Leite & Gomes, Carlos F.
(2024) The role of performance
measurement and management systems in changing public organizations: An
exploratory study, Public Money &
Management, 44:5, 399-406,
Dessler, G. (2017). Human Resource Management (15th ed.). Pearson education.
Iqbal, A. (n.d.). Analisis Jabatan Pada Pengisian Jabatan Struktural di Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
Khairi, H. (2021). Organisasi Sektor Publik. Penerbit NEM.
Nolte, I. M., Bushnell, A. M., & Mews, M. (2020). Public administration entering turbulent times: A study of service quality during the refugee crisis. International Journal of Public Administration, 43(16), 1345–1356
Kim, S., Fan, B., Yang, W. Y., Ramey, J., Fox, S. E., Zhu, H., & Zimmerman, J. (2024). Public Technologies Transforming Work of the Public and the Public Sector. arXiv preprint arXiv:2405.18579. https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.18579
Mujtaba, B.G.; Senathip, T. (2020). Layoffs and Downsizing Implications for the Leadership Role of Human Resources. J. Serv. Sci. Manag., 13, 209.
Prabowo, B., Sinaga, D. S., Denita, S. P., & Putra, M. A. (2024). Analisis Jabatan dan Analisis Pekerjaan. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(2), 732–739.
Ranse, J.; Arbon, P.; Cusack, L.; Shaban, R.Z.; Nicholls, D. 2020. Obtaining individual narratives and moving to an intersubjective lived-experience description: A way of doing phenomenology. Qual. Res., 20, 945–959.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). Perilaku Organisasi (judul asli: Organizational Behavior), edisi kedua belas. Penerjemah Diana Angelica, Ria Cahyadi, dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.
Tamara, C. V. D., Johanes, A. W., Marlina, L., & Hendra, K. A. (2021). Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(2), 128–141.
Untuk tindak lanjut silahkan : klik DOWNLOAD atau hub. (WA) 081327121707-(WA) 081327789201 terima kasih
