DISKUSI 2 PERENCANAAN PEMBIAYAAN

 

DISKUSI 2 PERENCANAAN PEMBIAYAAN

 

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh sekolah. Dalam konteks perencanaan sarana prasarana pendidikan di tingkat daerah sangat diperlukan data penduduk sebagai dasar perhitungan jumlah siswa yang akan dilayani. Berikan penjelasan teori apa yang menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan khususnya pendidikan dasar serta bagaimana implementasinya dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan

 

Dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar. Berikut adalah beberapa teori utama beserta implementasinya dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan:

1. Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) - Abraham Maslow

Teori Maslow (2013) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari lima tingkatan, mulai dari yang paling dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana harus memperhatikan aspek berikut:

a.    Kebutuhan fisiologis: Ruang kelas yang nyaman, pencahayaan yang cukup, ventilasi baik, akses air bersih, dan sanitasi yang memadai.

b.    Keamanan: Struktur bangunan sekolah yang aman, fasilitas kebencanaan, serta lingkungan belajar yang kondusif.

c.    Interaksi sosial: Sarana yang mendukung kegiatan kolaboratif seperti ruang serbaguna, perpustakaan, dan area bermain.

d.   Penghargaan dan aktualisasi diri: Penyediaan fasilitas untuk pengembangan bakat dan kreativitas, seperti laboratorium, ruang seni, dan olahraga.

Implementasi dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, kebutuhan tersebut diprioritaskan dengan pendekatan berbasis standar minimum, seperti standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Teori Ekonomi Pendidikan

Teori Psacharopoulos & Patrinos (2018) ini menekankan bahwa investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Beberapa prinsip utama yang diadopsi:

a.    Efisiensi alokasi sumber daya: Dana pendidikan harus digunakan secara optimal, dengan fokus pada fasilitas yang memberikan dampak terbesar pada kualitas belajar.

b.    Keberlanjutan investasi: Pembangunan sarana pendidikan harus memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang.

Implementasi dalam perencanaan adalah pemerintah dan lembaga pendidikan merancang anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, memastikan bahwa setiap fasilitas yang dibangun memiliki daya tahan dan dapat digunakan secara maksimal.

3. Teori Lingkungan Belajar

Teori John Dewey (2004) ini menekankan bahwa lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Sarana dan prasarana harus dirancang agar:

a.    Mendorong pembelajaran aktif dengan ruang kelas yang fleksibel dan mendukung diskusi.

b.    Mengintegrasikan teknologi pendidikan, seperti akses internet, laboratorium komputer, dan media pembelajaran interaktif.

c.    Memastikan keterlibatan siswa dengan ruang terbuka hijau dan area bermain yang aman.

Implementasi dalam perencanaan: Desain sekolah yang modern mulai mengadopsi pendekatan ini, seperti penggunaan konsep green school dan ruang kelas yang dirancang untuk pembelajaran berbasis proyek.

4. Teori Manajemen Pendidikan  

Teori George Terry (2005)  ini berfokus pada bagaimana sarana dan prasarana dikelola dengan baik untuk mendukung efektivitas pendidikan. Aspek utama meliputi:

a.    Perencanaan: Menentukan kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah siswa, kurikulum, dan perkembangan teknologi.

b.    Organisasi: Mengelola sumber daya yang ada secara efisien, termasuk tenaga kependidikan dan anggaran.

c.    Pengawasan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

Implementasi dalam perencanaan: Sekolah dan dinas pendidikan menerapkan sistem manajemen aset pendidikan, termasuk penggunaan sistem informasi sarana dan prasarana Pendidikan untuk memantau kondisi fasilitas.

5.  Teori Kebutuhan Pendidikan (Sukmadinata, 2019)

Sukmadinata menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan harus berdasarkan kebutuhan dasar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Kebutuhan ini mencakup:

a.    Ketersediaan ruang kelas yang layak

b.    Media pembelajaran yang memadai

c.    Fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium

d.   Lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar

6. Teori Perencanaan Pendidikan (Tilaar, 2000)

Tilaar berpendapat bahwa dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Implementasinya mencakup:

a.    Perencanaan berbasis data kebutuhan sekolah

b.    Penyusunan anggaran yang proporsional dengan kebutuhan daerah

c.    Pemanfaatan teknologi dalam penyediaan sarana pendidikan

7. Teori Infrastruktur Pendidikan (Dedi Supriadi, 2003)

Dedi Supriadi menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang tersedia. Ia menguraikan bahwa:

a.    Sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai standar nasional pendidikan (SNP)

b.    Pemerintah wajib melakukan pemerataan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah

c.    Pengelolaan sarana harus berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha

 

Implementasi dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam praktiknya, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan berikut:

1.    Analisis Kebutuhan

a.    Mengidentifikasi jumlah peserta didik, guru, dan kondisi sekolah

b.    Melakukan pemetaan wilayah dengan infrastruktur minim

2.    Penyusunan Anggaran dan Pengadaan

a.    Menyesuaikan dana dari APBN, APBD, dan sumber lain

b.    Prioritas pembangunan sekolah di daerah tertinggal

3.    Pelaksanaan dan Evaluasi

a.    Pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, dan sanitasi

b.    Pemantauan dan perbaikan berkala oleh dinas pendidikan

Dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, diperlukan pendekatan yang menggabungkan berbagai teori, termasuk kebutuhan dasar, ekonomi pendidikan, lingkungan belajar, dan manajemen pendidikan. Implementasi nyata dilakukan melalui kebijakan standar pendidikan, alokasi anggaran yang tepat, desain sekolah yang mendukung pembelajaran, serta pemantauan dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik.

 

 

REFERENSI

 

1.    Abraham H. Maslow. (2013). Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan. Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia). PT. PBP, Jakarta

2.    Dewey, John. (2024) Experience and Education, terj. Hani’ah. Bandung: Teraju.

3.    George R. Terry (2005), Principles of Management, Alexander Hamilton Institute, New York.

4.    Psacharopoulos, G. and Patrinos, H. A. (2018) ‘Returns to investment in education: a decennial review of the global literature’, Policy Research Working Paper, 26(5), pp. 445–458. doi: 10.1080/09645292.2018.1484426.

5.    Sukmadinata, Nana Syaodih. 2019. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rosda Karya Remaja.

6.    Supriadi, Dedi, (2003), Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung,. PT Remaja Rosdakarya.

7.    Tilaar, H.A.R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka. Cipta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisislah jurnal ini

https://www.researchgate.net/publication/341188593_Social_Demand_Approach_in_Educational_Planning.

 

Judul

Social Demand Approach in Educational Planning

 

Rangkuman Isi Jurnal

Social demand approach dalam konteks perencanaan pendidikan berarti pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan sosial akan pendidikan, dengan fokus pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Coombs (1974) mengatakan bahwa: perencanaan pendidikan dalam arti umum yang paling luas adalah penerapan analisis sistematis rasional terhadap proses pengembangan pendidikan dengan tujuan menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan siswa dan masyarakatnya. Pendekatan Permintaan Sosial (Social Demand Approach) adalah salah satu metode utama dalam perencanaan pendidikan yang berfokus pada estimasi jumlah individu yang ingin memperoleh pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu menampung semua individu yang ingin bersekolah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja atau prospek ekonomi.

Ada dua jenis perencanaan secara umum, yaitu (1) Perencanaan Reguler, berupa kegiatan rutin dan reguler seperti perencanaan kurikulum, sumber pendapatan dan pengeluaran, tata letak gedung sekolah, pendaftaran siswa, dll. Perencanaan reguler melibatkan peninjauan dan pemutakhiran rencana yang ada secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan waktu dalam jenis perencanaan reguler dan terbagi menjadi tiga jenis perencanaan, yaitu perencaan jangka panjang (10-15 tahun), perencanaan jangka menengah (5-10 tahun) dan perencanaan jangka pendek (1-2 tahun), (2) Perencanaan Darurat, yaitu suatu keadaan dimana timbul suatu masalah yang tidak diantisipasi pada saat perencanaan dan memerlukan perhatian segera, sebab keterlambatan akan menimbulkan banyak kerugian dan mengganggu kegiatan kemajuan pendidikan.

Dasar Perencanaan Pendidikan, antara lain : (1) Rencana pendidikan dirancang untuk menghindari ketidakseimbangan dan pemborosan besar-besaran serta mengatasi kekurangan guru yang terus memburuk, (2) Sumber daya yang digunakan dalam pendidikan terbatas, sehingga perlu menentukan terlebih dahulu program tindakan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, (3) Perencanaan memungkinkan pertumbuhan populasi yang meningkat dan populasi di sekitar sekolah untuk dipertimbangkan sehingga dapat menyediakannya secara memadai, (4) Perencanaan diperlukan untuk keputusan administratif dalam pendidikan, karena tujuannya adalah mewujudkan apa yang dianggap perlu dicapai oleh para pendidik, (5) Rencana yang memadai membantu mengarahkan dan mengoordinasikan tindakan karyawan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas maksimum, (6) Perencanaan memungkinkan suatu negara untuk membuat pilihannya jelas dalam hal tujuan dan sasaran.

Nwankwo (1981) telah mengemukakan beberapa langkah-langkah terkait prosedur perencanaan pendidikan yang efektif berikut (1) Selalu dikatakan bahwa langkah pertama untuk memecahkan masalah adalah mengenalinya sebagai masalah. Agar rencana yang efektif muncul, perencana harus menyadari perlunya merumuskan rencana. Perencana harus menyadari kebutuhan ini dari pengalaman atau sebagaimana yang mungkin dipaksakan kepadanya oleh para pembuat kebijakan. Ketika kebutuhan tersebut dikenali, mereka yang berkepentingan akan mulai mencari jalan untuk mengubah kesulitan tersebut guna meningkatkan masa depan yang lebih baik, (2) Dalam perencanaan, perencana harus merumuskan pernyataan yang menetapkan kebutuhan pendidikan yang tepat. Ia juga harus memetakan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, (3) Perlu menentukan tanggal yang tepat untuk realisasi rencana. Waktu yang cukup harus ditentukan untuk kematangan rencana dan ketentuan yang memadai harus dibuat untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan, (4) Perencana perlu menyusun garis besar yang menunjukkan proposal untuk rencana tersebut, (5) Struktur atau kerangka kerja khusus dari rencana tersebut harus ditentukan, (6) Prosedur yang diperlukan adalah untuk mendapatkan persetujuan atas rencana dan strategi yang diusulkan. Di sini, perencana mengandalkan persetujuan pemerintah dan otoritas terkait, (7) Masih perlu mengatur staf perencana dan menetapkan tanggung jawab, dan (8) Hubungan yang memadai antara berbagai unit yang terlibat.

Konsep pendekatan permintaan sosial (the concept of social demand approach) adalah sebuah metode dalam perencanaan pendidikan yang melihat pendidikan sebagai layanan sosial publik: sebuah kebutuhan dan hak yang tidak dapat dicabut dari semua warga negara yang menginginkannya. (Campbell, 2002; Fabunmi, 2007 dan Olaniyonu, Adekoya & Gbenu, 2008). Ini adalah pandangan konsumsi pendidikan yang cocok ketika pendidikan dianggap sebagai kewajiban dan bukan sebagai hak istimewa. Menurut Fabunmi (2007), Belanda mengadopsi SDA dalam merencanakan sistem pendidikannya ketika pemerintah menyatakan bahwa: Jika seorang warga negara yang cukup memenuhi syarat berdiri di pintu masuk sekolah jenis apa pun, ia harus diterima, dan merupakan tanggung jawab otoritas pemerintah yang sesuai untuk mengantisipasi permintaannya sehingga kapasitas sekolah akan memadai untuk menampungnya.

Metode ini mempertimbangkan kebutuhan pendidikan dalam konteks permintaan pendidikan terkini di berbagai tingkatan dan memproyeksikannya berdasarkan peningkatan populasi, distribusi usia, tujuan nasional atau sosial jangka panjang (yang tidak terartikulasi atau terdefinisi) dan berdasarkan apa yang diketahui tentang preferensi negara dan konsumen untuk pendidikan Metode ini melibatkan langkah-langkah berikut: a. Memperkirakan proporsi siswa yang menyelesaikan pendidikan sekolah dan kemungkinan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. b. Memperkirakan berapa banyak dari siswa yang berhasil lulus sekolah akan mendaftar ke perguruan tinggi. c. Menentukan berapa banyak pelamar yang akan diterima di jenjang pendidikan tinggi. d. Menentukan lama dan durasi studi.

Pendekatan Permintaan Sosial merupakan upaya untuk mendemokratisasi dan menyamakan kebijakan pendidikan dan hal itu menguntungkan mereka yang: 1. Merekomendasikan pendidikan gratis dan wajib sebagai alat bagi masyarakat yang egaliter dan permisif. 2. Mereka yang memiliki keterikatan kuat pada nilai-nilai budaya tradisional. 3. Mereka, khususnya politisi yang menghormati opini publik atau menganggap kepuasan publik atas permintaan publik sebagai kunci tuntutan sosial dan politik. 4. Mengkritik pendekatan permintaan sosial terhadap perencanaan pendidikan, Thompson (1981) memperingatkan bahwa hanya sedikit negara yang mampu menanggung biaya penerapan pendekatan semacam ini.

 

Kesimpulan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua orang yang dapat membantu memastikan dunia yang lebih sehat, lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih ramah lingkungan, sekaligus berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, toleransi, dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, berdasarkan kunci yang sangat penting bagi peningkatan pribadi dan sosial yang dijamin oleh pendidikan yang baik, sangatlah penting untuk menyediakan pendidikan yang bermutu bagi semua orang, jika tidak untuk semua tingkat pendidikan, tetapi setidaknya pada tingkat yang ditetapkan oleh Program Pendidikan Dasar Universal di Nigeria. Hal ini hanya dapat dicapai melalui prinsip-prinsip SDA. Satu-satunya syarat adalah pemenuhan persyaratannya sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian.

Informasi demografi yang akurat harus disimpan terkait jumlah total siswa yang diharapkan yang akan berfungsi sebagai panduan untuk jumlah guru dan kualitas yang dibutuhkan, fasilitas dalam hal ruang kelas dan fasilitas lain untuk menjamin pengajaran/pembelajaran yang efektif. Harus ada sumber pendanaan yang stabil yang dapat berasal dari tiga tingkatan pemerintahan. Perlu untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk perencanaan pendidikan. Menggabungkan keduanya telah terbukti menghasilkan hasil yang lebih efektif. Undang-undang tentang orang tua yang lalai menyekolahkan anak-anaknya harus ditegakkan oleh otoritas yang sesuai.

 

REFERENSI

 

1.    Campbell, O. O. (2002). Educational Planning, Management and School Organization. Lagos: Babs Olatunji Publishers.

2.    Coombs, P.14 (1974). What is Educational Planning? Belgium: UNESCO:IIEP. (Fundamentals of Educational Planning Series No. 1).

3.    Fabunmi, M. (2007). Perspectives in Educational Planning. Ibadan: Odun Prints.

4.    Nwankwo, J. I. (1981). Educational Planning: Theory and Methods. Lahore/Karachi: IZHARSONS.

5.    Olanijonu, S. O., Adekoya, S.O. & Gbenu, J.P. (2008). Fundamentals of Educational Planning
(revised and enlarged). Lagos: Micodex Nig. Ltd.

6.    Thompson, A. R. (1981). Education and development in Africa. London: Macmillan Press Ltd. UNESCO (2008). www.portal.unesco.org/education

 

Untuk tindak lanjut silahkan : klik DOWNLOAD atau hub. (WA) 081327121707 - (WA) 081327789201 terima kasih